BATAM, INFORIAUNEWS.COM - Genap 1 Tahun Pilkada telah dilaksanakan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan mengambil tema : Catatan 1 Tahun Pasca Pilkada "Dari Pembelajaran Menuju Perbaikan" yang dilaksanakan pada Kamis, 27 November 2025.
Dengan menghadirkan peserta dari berbagai elemen seperti masyarakat, mahasiswa, komunitas pengawas partisipatif hingga pengawas di kabupaten/kota,Ormas, LSM , organisasi Media dan Para Media, kegiatan berjalan lancar dan hangat.
Dr Maryamah, M.Pd.I., anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Syafrida R Rasahan selaku Tenaga Ahli DPR RI dan Bismar Arianto selaku Akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji hadir membersamai peserta pada kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.
Diperlukan peran aktif masyarakat untuk melakukan pengawasan ketat dan partisipatif untuk mencegah, mendeteksi dan melaporkan pelanggaran pemilu. Acara juga di isi dengan sesi tanya jawab namun terlebih dahulu dengan pemberian Materi.
Usai acara beberapa awak media mewawancara Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinan Dr Bismar Arianto, S Sos., M. Si, salah satu Pemateri yang di hadirkan oleh Bawaslu.
Ia mengatakan, acara ini cukup baik untuk melakukan evaluasi dan reflesksi terhadap proses pilkada sebelumnya sehingga kekurangan- kekurangan pilkada yang sebelumnya bisa kita upayakan untuk lebih baik di masa yang akan datang.
“Tadi banyak yang menjadi catatan yang didiskuiskan. Ada soal money politik yang semakin banyak dalam proses pilkada, memang tantangan kita kedepan bagaimana money politik itu mampu secara bersama sama kita menguranginya sehingga pilkada kedepan atau pun pemilu kedepan jauh lebih baik,”ujar Bismar.
Ia menjelaskan walaupun money politik tidak bisa kita hilangkan minimal bisa kita minimalisir pratek money politik.
Lebih lanjut ia menjelaskan kalau untuk pelanggaran saat proses pilkada tahun kemarin saya kira pasti ada, dan itu juga sudah di proses oleh penyelenggara Pemilu oleh Bawaslu.
“Ada beberapa hal yang menjadi persoalan seperti money politik, soal tatangan di media sosial yang masif dan yang berpotensi memecah terdadi polarisasi dalam pilkada dan pemilu dan itu saya kira menjadi catatan banyak di dalam diskusi pada acara tadi,” Jelasnya.
Mengenai Dinasti Politik kata Bismar, ini kan merupakan fenomena yang terjadi di kita dan juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia dan pertayaannya pada partai politik.
Bagaimana ia dalam hal ini Partai, melakukan rekrutmen dan proses kaderisasi Politik?. Seharusnya, partai politik mampu melakukan rekrutmen politik yang baik maka dinasti politik itu paling tidak bisa minalisir jadi kata kuncinya rekrutmen kader partai politik untuk bisa meminimalisr Dinasti Politi.
La juga memintak kepada Partai Politik untuk melakukan perbaikan, reformasi dan tata kelola dalam merekrut kader Politik yang di tempatkan dijabatan Politk.
Karena yang berhak mencalonkan ada di partai politik ,nah yang menjadi pertayaan kita selama ini bagiamana partai politik melakukan rekrutmen menentukan orang untuk jabatan legislatif dan eksekutif ?, nampaknya tidak terbuka ke publik itu ,apa dasar dan pertimbangannya untuk menggusulkan misalnya , Si A, Si B untuk di tempatkan di jabatan legislatif dan eksekutif,” ungkapnya.
Bismar mengatakan, tadi kita juga mendiskusikan tentang biaya Pilkada yang tinggi, sebab konsekuesnsinya berdampak pada pasca pilkada, jadi ada sejumlah pejabat politik itu yang menyalagunakan kekuasaanya dan hal ini juga harus kita pikirkan, bagaimana bisa melahirkan sistim pemilu yang mampu meminalisir mengurangi biaya politik mahal sehingga kita dapat melaksanakan proses pilkada atau pemilu yang lebih efektif dan efisien.
“Untuk yang inkamben dia pasti di untungkan dalam kontestasi karena ia memegang kekuasaan, memiliki sumberdaya dan bisa melahirkan kebijakan ,jadi di manapun tempatnya posisi inkamben sedikit banyaknya akan di untungkan dengan sumber dan potensi yang mereka miliki Tapi perlu diingat juga kalau kinerja tidak baik inkamben juga jadi perhatian dan penilaian publik, banyak juga inkamben yang kalah dalam proses pemilu karena tidak baik.** (Gokkon).
Social Header